RELASI KEKUASAAN DALAM WACANA KONFLIK KPK VS POLRI JILID II

Abstract

Power relations are related to the power of individuals, groups, or institutions over individuals, groups, or other institutions. One party in this case tries to dominate the other party. The asymmetrical relationship is illustrated by the conflict between the Corruption Eradication Commission (KPK) and Indonesian Police (Polri) volume II. This was described in the editorial of Suara Merdeka daily newspaper. This paper discusses how the relations involved in the KPK versus Polri conflict volume II were discussed in the editorial of Suara Merdeka. To examine this relationship, qualitative content analysis methods are used. Qualitative content analysis is a method used to understand the message of a discourse. The relation in the KPK versus Polri conflict discourse volume II is described by Suara Merdeka editors by utilizing linguistic aspects in the form of vocabulary and grammar. Utilization of the vocabulary is in the form of the use of euphemisms and prominent formal words. Meanwhile, the use of grammar is in the form of interrogative sentence and per-sonal pronouns we/us. In describing this relation, the editor put the Polri institution in a dominant position, while the KPK institution was marginalized by the President and Polri institutions.

Relasi kekuasaan berkaitan dengan kekuasaan individu, kelompok, atau institusi terhadap indivi-du, kelompok, atau institusi lainnya. Salah satu pihak dalam hal ini berusaha mendominasi pihak yang lain. Relasi yang asimetris tersebut tergambar dalam konflik KPK vs Polri jilid II. Hal terse-but dideskripsi dalam wacana “Tajuk Rencana” harian Suara Merdeka. Makalah ini membahas ba-gaimana relasi-relasi yang terjalin dalam konflik KPK vs Polri jilid II yang dibahas dalam “Tajuk Rencana” harian Suara Merdeka. Untuk mengkaji relasi tersebut digunakan metode analisis isi ku-alitatif. Analisis isi kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk memahami pesan dari suatu wacana. Relasi dalam wacana konflik KPK vs Polri jilid II dideskripsikan oleh redaksi Suara Merdeka dengan memanfaatkan aspek kebahasaan yang berupa kosakata dan gramatika. Pemanfa-atan kosakata tersebut berupa penggunaan eufemisme dan kata-kata formal yang menonjol. Se-mentara itu, pemanfaatan gramatika berupa kalimat interogatif dan pronomina persona kita. Da-lam mendeskripsikan relasi tersebut, redaksi menempatkan institusi Polri pada posisi dominan, sebaliknya institusi KPK pada posisi yang dimarginalkan oleh institusi Presiden dan Polri.